Menelisik Gagalnya Festival

Iya sih siapapun yang punya duit bisa menggelar acara musik, tapi tentu orientasinya tidak melulu soal keuntungan finansial semata, tapi juga banyak faktor lain yang harus diperhatikan yang bisa mendorong ekosistem musik di Indonesia bisa lebih baik setiap tahunnya

Beberapa waktu lalu ramai di sosial media instagram tentang salah satu oknum panitia yang menyalahgunakan dana investor untuk dipakai kebutuhan pribadinya. Nominal uang yang disalahgunakan oknum panitia tersebut mencapai angka yang fantastis hingga 1,5 milyar rupiah. Karena ulahnya tersebut acara musik yang seharusnya digelar pada tanggal 5 November lalu jadi batal diselenggarakan.

Gelaran musik bernama Greenlane Festival tersebut menambah daftar panjang festival musik yang gagal digelar. Seperti kita ketahui bersama, pasca pandemi covid 19 lalu, kita kemudian disuguhi dengan ‘gelombang’ festival musik yang menjamur. Terhitung sejak tahun 2022 lalu ada begitu banyak festival yang digelar. Beberapa ada yang berhasil dan mencatatkan torehan seru, namun ada juga yang dinilai gagal.

Menggaris bawahi kata ‘gagal’ di atas, hal tersebut kemudian jadi menarik ketika dibagi dalam dua konteks berbeda. Dari mulai festival musik yang gagal diselenggarakan, serta ada juga festival musik yang berhasil diselenggarakan namun gagal melahirkan regenerasi penampilnya.

Dalam konteks yang pertama, adanya beberapa festival musik yang gagal digelar bisa jadi karena kurangnya wawasan penyelenggara soal regulasi yang mensyaratkan EO acara musik punya standar profesional. Mengutip pernyataan Wendy Putranto di sebuah podcast yang dipandu Basboi, salah satu yang harus disorot adalah tidak adanya regulasi di Indonesia mensyaratkan EO acara musik punya standar profesional.

”Tidak ada kewajiban untuk promotor bergabung dengan asosiasi profesi seperti APMI. Kalau di luar negeri itu wajib. Karena ada sertifikasinya untuk membuat sebuah event yang memang mendatangkan ribuan penonton,” ujar Wendi.

Jadi menurut Wendy, membuat sebuah gelaran musik dalam skala festival besar tidak serta merta pihak penyelenggara punya uang dan bisa menggelar begitu saja sebuah acara musik, tanpa memperhatikan keamanan atau pun faktor lainnya yang berpotensi membuat festival itu dinilai gagal. Soal jumlah penonton misalnya. Penyelenggara baiknya benar-benar bisa memperhitungkan jumlah penonton yang datang. Apakah venue acara memadai untuk menampung sejumlah orang atau tidak. Bukan lantas karena ingin mencari untung besar kemudian mendatangkan penonton dalam jumlah banyak, tanpa memperhatikan (atau luput) dari standar keamanan, seperti yang terjadi di Festival Berdendang Bergoyang, yang terpaksa dihentikan Polda Metro Jaya pada 30 Oktober 2022 lalu, karena standar keamanan lokasi dianggap tidak memadai.

Dalam konteks yang kedua, tentang festival musik yang berhasil diselenggarakan namun gagal melahirkan regenerasi penampilnya. Pertanyaan seperti “kok festivalnya banyak tapi yang ngisi itu lagi itu lagi” mungkin pernah terdengar oleh kita, atau bahkan kita nya sendiri yang melontarkan pertanyaan itu. Hal ini menjadi sesuatu yang juga dibahas Wendy Putranto dalam podcast yang sama.

Sebuah festival musik yang menghadirkan penampil yang ‘itu lagi itu lagi’ dimaknai Wendy dalam dua kacamata berbeda, yakni ketika dia sebagai jurnalis/pengamat musik dan dia sebagai manajer band. Wendy yang juga merupakan manajer band Seringai menuturkan jika dalam beberapa festival musik yang kerap mengundang Seringai sebagai penampil, tentu hal itu jadi sesuatu yang menyenangkan untuknya, karena itu artinya dia dan Seringai mendapat pemasukan dari honor manggung.

Namun ketika hal itu dia lihat dari kacamata seorang jurnalis/pengamat musik, menurutnya hal itu merupakan buah manis dari apa yang dirintis Seringai 20 tahun lalu, sejak band ini didirikan pada tahun 2002. Seperti band kebanyakan, Seringai juga mengalami fase manggung di gigs kecil dengan jumlah penonton yang mungkin kurang dari seratus orang. Sampai akhirnya Seringai bisa menjadi headliner di sebuah festival besar, tentu itu merupakan buah dari kerja keras dan konsistensi Seringai dalam bermusik.

Jadi menurutnya, yang diperlukan sebuah band baru itu bukan mengejar tampil di sebuah festival besar, tapi memperbanyak manggung di gigs kecil secara konsisten hingga menghasilkan fanbase yang banyak. Ketika sebuah band punya barisan penggemar yang banyak, hal itu kemudian menjadi nilai tawar yang bisa dijadikan sebuah band ‘senjata’ untuk bisa tampil di sebuah festival berskala besar. Diakui atau tidak, pada akhirnya semua penyelenggara festival musik berorientasi pada bisnis, mengingat perlu nominal yang tidak sedikit untuk menggelar festival musik.

Lalu apakah anggapan bahwa beberapa festival musik besar di Indonesia gagal melahirkan regenerasi? Hal tersebut agaknya berhubungan pula dengan kesadaran para penonton untuk lebih bisa mengapresiasi band-band baru yang ambil bagian dari hajatan musik berskala besar. Sayangnya, yang kerap terjadi di festival musik besar, beberapa band baru yang tampil kurang mendapat apresiasi yang sama ‘baiknya’ dari penonton yang datang hanya untuk menonton band ‘besar’ favoritnya. Bayangkan kalau misalnya band-band baru yang tampil di festival besar ini mendapat apresiasi yang sama besar dengan para headliner mungkin pihak penyelenggara juga akan mempertimbangkan untuk kembali mengundang band-band baru tersebut. Apalagi jika secara online dan offline nya berimbang, antara brand image yang mereka buat di sosial media, hingga keaktifan mereka menjajal banyak gigs.

Masalah lain muncul ketika festivalnya berjalan lancar, band baru juga diberi ‘kesempatan’ tampil di panggung besar, namun kemudian ada oknum-oknum yang menyalahgunakan kepercayaan perihal dana/budget acara untuk kepentingan pribadi, seperti yang terjadi di Greenlane festival di atas. Lalu banyaknya calo-calo tiket yang tidak bertanggung jawab menaikan harga tiket hingga pemalsuan tiket konser. Belum lagi manajemen event yang tidak terorganisir secara profesional. Tentang hal ini tentu balik lagi ke point soal ketidakadaan regulasi yang mensyaratkan EO acara musik punya standar profesional.

“lo punya duit, lo punya kuasa”. Iya sih siapapun yang punya duit bisa menggelar acara musik, tapi tentu orientasinya tidak melulu soal keuntungan finansial semata, tapi juga banyak faktor lain yang harus diperhatikan yang bisa mendorong ekosistem musik di Indonesia bisa lebih baik setiap tahunnya.