Adil-lah, Niscaya kan Merdeka Seutuhnya!

Ini hanyalah sebagian kecil potret dari betapa tak berlaku adilnya pemimpin negara ini terhadap kehidupan rakyatnya yang jauh di pedalaman sedari dulu. Jangan ditanya tentang berapa harga sembako atau seberapa mahal dan langkanya BBM di sana. Belum lagi Puskesmas pembantu yang tak cukup membantu, sehingga untuk berobat kebanyakan masyarakat di perbatasan Kalimantan harus rela berjalan kaki berjam-jam ke negara tetangga, Malaysia. Ruang sekolah juga seadanya, dengan listrik yang hanya hidup beberapa jam dan sarana penunjang umum lainnya yang tak memadai.

Lamin (rumah besar) tempat orang-orang di Desa Miau Baru berkumpul | Dokumentasi pribadi Akbar Haka

Seorang teman di Bandung pernah bertanya kepada saya, apa saja kerja kepala daerah di sana sehingga tak mampu mengurus akses jalan atau sarana publik lainnya. Ya, awalnya saya pun berpikiran sama. Marah, beranggapan mereka tak becus menjadi kepala daerah, atau para elit politik yang mewakili daerah pemilihan di sana. Namun, jika ditelisik tak semuanya bertumpu pada permasalahan ini. Ada beberapa kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah Pusat di Ibu kota Jakarta, seperti akses jalan negara yang berstatus lintas provinsi atau daerah. Pemerintah Kabupaten tak memiliki wewenang untuk melakukan lelang pekerjaan ini, karena akan berpotensi menyalahi aturan dikarenakan serapan anggaran yang berasal dari APBN. Sialnya, beberapa ruas jalan tak menjadi prioritas Pemerintah Pusat, sehingga cukuplah ini menjadi kunyahan masyarakat lokal selama bertahun-tahun dalam hidup mereka di sana.

Lalu bagaimana dengan ibu kota Jakarta? Panik saat terjadi mati lampu berjam-jam! Jagad sosial media menjadi gerah oleh beberapa meme yang beredar tentang Pulau Jawa versus Kalimantan, tak jelas siapa yang memulai, tanpa komando, seperti luapan kekesalan masyarakat Kalimantan yang ditumpahkan dalam lelucon satir namun menohok dalam menyikapi penderitaan yang dirasakan, buah dari perusahaan listrik milik negara tersebut.